RUU Cipta Kerja Disahkan DPR-RI, Alasan Buruh Menolak Omnibus Law

0
67
RUU Cipta Kerja

JalanTeknologi.com – Akhir lika-liku tentang Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) terjawab sudah, secara mengejutkan DPR-RI mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Senin, (5/10).

Tercatat dari 9 fraksi yang duduk di kursi wakil rakyat, tercatat hanya dua fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai PKS, sedangkan untuk Fraksi Partai PAN menyetujui tapi dengan catatan.

Dalam sidang yang berlangsung kemarin berjalan sangat alot, bahkan terdapat insiden yang mengejutkan, ketika kader dari partai demokrat sedang memaparkan pendapatnya, secara mengejutkan mic dari kader demokrat itu tiba-tiba mati.

Rupanya mic tersebut bisa mati dikarenakan dimatikan dengan sengaja oleh ketua DPR-RI, Puan Maharani. Akibat dari insiden tersebut memancing kemarahan dari kader partai demokrat, sehingga kader tersebut memilih untuk “walk out” dari sidang.

Baca Juga: Cara Install ADB dan Fastboot di Ubuntu Linux

Untuk selengkapnya lihat video dibawah ini!

Bahkan sebelum RUU Cipta Kerja disahkan pun sudah terdapat penolakan dari beberapa buruh di berbagai daerah di tanah air. DPR-RI dianggap terlalu tergesa-gesah untuk segera mengesahkan Omnibus Law ini, padahal kondisi tanah air sedang dalam masa pandemi COVID-19.

Dengan disahkan RUU Cipta Kerja dianggap terlalu merugikan kalangan buruh dan pekerja tanah air, lalu apa saja kerugiannya? Berikut adalah poin-poinnya!

Baca Juga: Microsoft Edge resmi hadir di Linux!

Poin yang Dianggap Merugikan versi Buruh

Dikutip dari merdeka.com, terdapat 7 Poin RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pihak buruh dan pekerja tanah air, antara lain sebagai berikut:

  1. UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Buruh menolak keras kesepakatan ini. Menurut Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.
  2. Para buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Poin ketiga yang ditolak keras adalah KWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup.
  4. Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing.
  5. Point kelima yang ditolak para buruh adalah waktu kerja tetap eksploitatif.
  6. Para Buruh menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang.
  7. Karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/buruh-tolak-7-poin-ruu-cipta-kerja-pesangon-dikurangi-kontrak-seumur-hidup.html?page=3

Poin yang Dianggap Menguntungkan versi Pemerintah

Dikutip dari kompas.com, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto Menilai Omnibus Law dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti karena ada penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria), serta penggunaan sistem elektronik.

Berikut adalah poin-poin Pentingnya:

  1. RUU Cipta Kerja mendukung bagi UMKM lewat kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS.
  2. Kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kemudahan dala pendirikan Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan.
  3. Sertifikasi halal dilakukan percepatan dan kepastian proses, serta memperluas lembaga pemeriksa halal menjadi dapat dilakukan oleh ormas islam atau perguruan tinggi negeri.
  4. Masyarakat disebut dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas ketelanjutan lahan dalam kawasan hutan, hasil kebun dapat dimanfaatkan masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah.
  5. Untuk nelayan, diatur penyederhanaan perizinan berusaha, untuk kapal perikanan dengan dilakukan melalui satu pintu di KKP.
  6. RUU Cipta kerja juga dapat memberikan kepastian pemberian pesangon dengan menerapkan program Jaminan Pekerjaan (JKP) yang tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP, serta tidak membebani iuran pekerja atau pengusaha.
  7. Pelaku usaha akan mendapat kemudahan dan kepastian dalam mendapat perizinan berusaha dan penerapan perizinan berbasis resiko dan penerapan standar.

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210758765/plus-minus-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan?page=all

Akhir Kata

Apabila terdapat masukan atau pertanyaan seputar konten diatas bisa langsung ditanyakan dalam kolom komentar! Terima Kasih.

Baca Juga: 5 Game Android Terbaik Sepanjang Masa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments